BOGOR, PUBLIKASINASIONAL — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) akan segera mengirimkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait maraknya penambangan diduga liar yang terjadi di wilayah Bogor Timur dan sekitarnya,
Agus Rahya selaku wakil ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Bogor menilai jika permasalahan ini tak segera dihentikan maka akan merusak ekosistem dan merugikan pendapatan negara maupun daerah.
Terkait dugaan galian C liar tersebut LSM Penjara melalui wakil ketua DPC Kabupaten Bogor, Agus Rahya rencananya akan mengirimkan surat laporan Senin (18/10/2021) ke Kementrian Lingkungan Hidup di Jakarta No 05/LSM Penjara/X/2021/DPC Bogor, dengan tembusan kepada Ketua DPR RI, Kapolri dan Gubernur Jawa Barat.
“Hari ini kami kirimkan surat supaya kementerian mengetahui adanya dugaan penambangan liar di Bogor Timur Kabupaten Bogor Jawa Barat dan sekitarnya khususnya diwilayah Desa Lulut, Desa Nambo, Desa Klapanunggal Kecamatan Kalapanunggal, Desa Sirnagalih, Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol, Desa Cibatutiga Kecamatan Cariu, Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang dan Desa Sukahati Kecamatan Citeureup,” ujar Agus Rahya
“Kami harapkan dengan adanya laporan ini segera ada tindakan tegas dari pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten Bogor untuk segera menutup aktivitas galian ilegal tersebut serta menangkap dan memenjarakan para pengusaha-pengusaha nakal yang tidak taat aturan sehingga melanggar hukum” kata Agus Rahya Senin (18/10/2021).
Dari penelusuran yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara, aktivitas penambangan liar tersebut sudah lama terjadi bahkan hampir puluhan tahun, Eksploitasi kekayaan alam tanpa izin itu menurut Agus Rahya bisa merusak alam serta merugikan warga sekitar hingga menimbulkan kebocoran PAD Provinsi dan juga PAD Daerah serta Negara.
“Penambangan dilakukan seharian, rata-rata ratusan Dum truk Limstun dan Dum truck tanah keluar masuk lokasi. Dum truk mulai antri sejak pagi hari dan sore tidak berhenti,” ungkapnya.
Selanjutnya Ia juga menyatakan seharusnya pihak Perhutani mengetahui aktivitas terlarang ini dan dapat mengambil tindakan tegas. dengan melaporkan kepihak aparat Penegak Hukum, LSM Penjara meminta aparat penegak hukum dan Dinas terkait untuk segera mengusut secara tuntas permasalahan ini, padahal mereka itu sudah digaji oleh rakyat tapi kok diem aja melihat ada pelanggaran,” tutupnya.
( Ysp/Kray)
